Ini 4 Jenis Sertifikat Bangunan Properti yang Wajib Diketahui

Kepemilikan suatu banguan yang ditempati tidak boleh hanya berdasarkan warisan, tradisi turun temurun, atau pengakuan tanpa dokumen yang dainggap sah. Dokumen yang dianggap sah adalah sertifikat. Hanya sertifikat yang diakui sebagai dasar hukum kepemilikan yang kuat di Indonesia.

Perlu diketahui, sertifikat pun berbeda dan dipengaruhi tipe bangunan dan kepemilikannya. Atas dasar itu, mengenal jenis sertifikat adalah hal penting, agar tidak ada kesalahpahaman atas kepemilikan properti yang dimiliki.

Bisa dibayangkan, suatu hari Anda membeli rumah, Anda mendapatkan dokumen yang di sampulnya terdapat tulisan sertifikat, tapi Anda tidak tahu sertifikat itu sertifikat apa. Olehnya itu, ada baiknya kita mengenal jenis sertifikat seperti yang sudah diatur sesuai dengan UU nomor 5 Tahun 1960.

Pertama, Sertifikat Hak Milik (SHM). SHM adalah sertifikat yang menjelaskan hak penuh pada pemilik sertifikat atas kepemilikan tanah dan bangunan di atasnya. Tak ada sertifikat jenis lain yang lebih kuat dari SHM. SHM melegitimasi satu kepemilikan tanpa adanya kepemilikan orang lain dan tanpa batasan waktu.

Secara hukum, hak atas SHM hanya untuk WNI, WNA tidak diperkenankan memiliki SHM. Nama yang tertera pada SHM adalah pemilik sah dari yang dijelaskan dalam SHM. SHM bisa diwariskan, sebagai alat bukti yang cukup kuat, dan bisa digunakan untuk pengajuan pinjaman kredit di bank.

(baca: cara bank menghitung harga rumah)

Kedua, Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB). SHGB adalah jenis sertifikat yang menjelaskan bahwa lahan adalah milik negara. Namun pemegang sertifikat boleh memanfaatkan lahan sebagaimana yang teretra pada sertifikat untuk mendirikan bangunan. Biasanya sertifikat ini diberikan pada developer untuk membangun perumahan, apartemen, pasar atau gedung perkantoran.

Berbeda dengan SHM, SHGB memiliki batas waktu dan biasanya berkisar 20 hingga 30 tahun. Jika waktu berlaku SHGB habis, pemilik dapat memperpanjang kembali di Badan Pertanahan Nasional. Jika tidak diperpanjang, maka hak atas tanah tersebut dikembalikan ke negara.

Perbedaan dengan SHM, SHGB boleh dimiliki warga negara asing, karena pemegang Pemegang SHGB wajib memberikan pemasukan ke kas negara. SHGB tidak bisa diwariskan dan tak punya kuasa atas tanah. Pegang SHGB bisa menjadikan SHGB sebagai agunan untuk mengajukan kredit pada bank.

(baca juga: desain rumah minimalis dengan batu alam)

Ketiga, Sertifikat Hak Satuan Rumah Susun (SHSRS). Sesuai namanya, SHRS adalah jenis sertifikat yang dikhususkan untuk pemilik rumah susun. Biasanya, pemilik SHGB menggunakan untuk membangun rumah susun. Rumah susun ditempati banyak konsumen, maka pemilik rumah susun mendapatkan SHSRS. Dengan kata lain, bangunan merupakan kepemilikan bersama.

Ilustrasi Jenis sertifikat

Ilustrasi Jenis sertifikat

Untuk agunan di bank, SHSRS tidak bisa digunakan. Meski batas waktu dan hak memperpanjang sama dengan SHGB.

Keempat, Girik. Girik adalah tanda bukti pembayaran pajak atas suatu lahan. Di beberapa daerah, girik diistilahkan dengan petok atau tanah adat. Girik tidak punya dasar hukum yang kuat kecuali jika pemilik girin juga memiliki akta jual beli dan surat warisan kepemilikan lahan. Bahkan beberapa ahli menyebutkan bahwa girik tidak termasuk sebagai sertifikat tanah

Sudah punya lahan, atau bangunan properti? Cek dokumen kepemilikan atas lahan atau bangunan itu, apakah sertifikatnya salah satu dari jenis sertifikat tadi?

Cara Sertifikat

Related Post

  1. author
    Definisi JavaScript1 year agoReply

    Makasi min infonya, kalo boleh tahu untuk kenapa SHGB tidak bisa diwariskan dan tak punya kuasa atas tanah? trimakasih

    • author
      Fernando (Author)1 year agoReply

      Silahkan lihat peraturan terkait itu, ada di artikel 🙂

Leave a reply