Cara Mengurus Sertifikat Tanah dengan Benar

Sertifikat tanah adalah bukti kepemilikan tanah yang sah berdasarkan peraturan pertanahan yang ada di Indonesia. Sertifikat tanah sangat penting, karena meski tanah yang ditempati sudah lama, sudah terdapat bangunan yang di atasnya, sudah dihuni secara turun temurun, bukan menjadi bukti bahwa tanah itu milik penghuni dan pemilik bangunan. Bukti yang sah tetaplah sertifikat.

(baca: kenali 4 jenis sertifikat bangunan)

Banyak yang belum memiliki sertifikat tanah dengan berbagai alasan. Misalnya; tanah girik, tanah adat yaitu kepemilikan tanah diyakini dengan aturan adat, meyakini kepemilikan berdasarkan hal turun temurun, malas mengurus sertifikat tanah atau kurang mengerti cara mengurus sertifikat tanah dengan benar.

Artikel ini akan sedikit membantu siapa saja yang ingin mengurus sertifikat tanah dengan benar. Sebelumnya, jika tanah yang ingin disertifikat adalah tanah girik, maka persiapkan administrasi berupa:

Surat rekomendasi dari pejabat berwenang yaitu lurah/ kepala desa/ camat, perihal tanah yang akan dikeluarkan sertifikatnya. Rekomendasi pejabat berwenang tersebut menyatakan tanah tersebut belum pernah disertifikasi sebelumnya. Biasanya juga pejabat berwenang itu akan memberikan keterangan riwayat pemilikan tanah yang dimaksud.

Surat keterangan dari ketua RT/ketua RW/lurah/kepala desa yang menyatakan tanah tersebut tidak dalam keadaan sengketa dengan pihak lain.

Adminitrasi tersebut lalu disampaikan ke kantor pertanahan untuk selanjutnya dilakukan peninjauan lokasi dan pengukuran tanah oleh pegawai kantor pertanahan. Kantor pertanahan selanjutnya akan mengeluarkan gambar situasi atau surat ukur, yang dilanjutkan dengan pengesahannya oleh kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN)

Jika semua sudah rampung, selanjutnya adalah Pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), sesuai luas yang tercantum dalam Gambar Situasi atau Surat Ukur. Pembayaran BPHTB dilakukan apabila tanah yang dimohon berasal dari tanah negara, atau tanah garapan. Pembayaran BPHTB juga dilakukan jika pada waktu proses pelaksanaan akta jual-beli, BPHTB tersebut belum dibayarkan.

(baca juga: mendekorasi ruangan tanpa jendela)

Ilustrasi sertifikat

Ilustrasi sertifikat

Selanjutnya proses pertimbangan oleh panitia A (panitia pemeriksaan tanah A), pengumuman di kantor pertanahan dan kantor kelurahan setempat selama lebih kurang dua bulan, dan terakhir penerbitan sertifikat tanah oleh kantor pertanahan (BPN) setempat.

Sebagai catatan penting, proses penerbitan sertifikat tanah girik, hanya dapat dilakukan jika pada waktu pengecekan di kantor kelurahan dan kantor pertanahan, terbukti tanah tersebut memang belum pernah disertifikasi sebelunya, dan selama proses tersebut tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan. Apabila syarat tersebut terpenuhi, proses pensertifikatan dapat ditempuh dalam waktu sekitar 6 bulan sampai 1 tahun.

Hindari cara mengurus sertifikat tanah dengan menggunakan calo!

Cara Sertifikat Tanah

Related Post

Leave a reply